Aceng Syamsul Hadie: Polri Seharusnya Jadi Pengawal, BUKAN Pengelola Dalam Program MBG
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,tvkito.com, 14 November 2025, — Ketua Dewan Pembina ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional) menyoroti keterlibatan langsung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Aceng langkah Polri mengelola langsung dapur dan distribusi makanan melalui SPPG tidak sejalan dengan fungsi pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan tugas Polri adalah menegakkan hukum, memelihara keamanan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan menjalankan fungsi ekonomi atau produksi pangan.
“Polri seharusnya berdiri di posisi pengawal, bukan pengelola. Tugasnya memastikan program MBG berjalan aman, bersih, dan transparan — bukan ikut menjadi pelaku di dalamnya,”
ujar Aceng Syamsul Hadie S Sos., MM, Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN, di Jakarta, Kamis (13/11).
Aceng menilai, keterlibatan langsung Polri dalam operasional dapur dan distribusi makanan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik.
Dalam beberapa daerah, keberadaan SPPG-Polri bahkan disebut menimbulkan gesekan dengan dapur masyarakat dan mitra lokal yang sebelumnya berperan aktif dalam program MBG.
“Jika aparat penegak hukum sekaligus menjadi pelaksana, maka siapa yang akan mengawasi mereka? Prinsip akuntabilitas publik bisa kabur,” tegas Aceng.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN Aceng Syamsul Hadie menyampaikan Lima Sikap Resmi:
1. Polri perlu mengembalikan posisi strategisnya sebagai pengawas, pelindung, dan pengawal program MBG — bukan pelaksana teknis.
2. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi kelembagaan terhadap SPPG Polri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
3. Pelibatan masyarakat dan UMKM lokal harus diperkuat, agar semangat gotong royong dalam program MBG tetap hidup.
4. Transparansi dan akuntabilitas dana publik wajib dijaga dengan mekanisme pengawasan independen.
5. Kasus-kasus seperti keracunan massal di Banggai Kepulauan menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan lintas lembaga.
Aceng menegaskan, dukungan penuh terhadap program MBG hanya akan bermakna jika pelaksanaannya terbebas dari konflik kepentingan.
“Biarlah dapur bergizi dikelola oleh masyarakat dan ahlinya, sementara Polri fokus menjaga keamanan, hukum, dan kepercayaan rakyat,”tutup Aceng Syamsul Hadie.[JUN].
Artikel Terkait
-
Polres Lubuk Linggau Raih Penghargaan KKP Terbaik 2025 dari KPPN
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 17
- 0Komentar
LUBUK LINGGAU – Polres Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kegiatan Laporan dan Evaluasi Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau, Jumat (17/04/2026), institusi ini berhasil meraih penghargaan bergengsi. Pengakuan ini diberikan atas kinerja unggul dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai yang transparan, […]
-
Tingkatkan Profesionalisme, Sat Binmas Polres Lubuk Linggau Gelar Latharkatpuan
- calendar_month 23 jam yang lalu
- visibility 103
- 0Komentar
LUBUK LINGGAU – Guna meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme personel dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Lubuk Linggau menggelar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Latharkatpuan) fungsi Binmas, Jumat (17/04/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Sat Binmas Polres Lubuk Linggau ini menjadi agenda penting dalam mempertajam kemampuan komunikasi sosial […]
-
Saling Peduli! Camat Lubuk Linggau Utara II Bersama Polri Salurkan Bantuan Korban Puting Beliung di Batu Urip
- calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
- visibility 51
- 0Komentar
LUBUK LINGGAU – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Lubuk Linggau Utara II bersama Polri. Melalui program inovatif “Saling Peduli Keluarga Kecamatan Utara II”, aksi nyata dilakukan dengan menyambangi warga korban bencana angin puting beliung di Kelurahan Batu Urip, Jumat (17/04/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Lubuk Linggau […]
-
Kapolsek Lubuk Linggau Timur I Salurkan Bantuan untuk Korban Angin Kencang, Wujud Nyata Kepedulian Polri
- calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
- visibility 101
- 0Komentar
LUBUK LINGGAU – Sinergitas dan kepedulian sosial kembali ditunjukkan jajaran Polsek Lubuk Linggau Timur I bersama Pemerintah Kelurahan Wirakarya. Pada Rabu (15/04/2026), Kapolsek Lubuk Linggau Timur I, AKP Rodiman, turun langsung memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak bencana angin kencang. Bantuan tersebut disalurkan kepada Ibu Sugiarti, warga RT 003, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk Linggau […]
Rekomendasi Untuk Anda
-
Upaya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Bupati Dukung RAD-KSB di Musi Rawas
- calendar_month Senin, 8 Sep 2025
- visibility 62
- 0Komentar
MUSI RAWAS,tvkito.com,Senin 08/09/2025, – Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) 2025-2030 di Kabupaten Musi Rawas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan kelapa sawit untuk masa depan. Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud tentu mengapresiasi kegiatan ini karena akan meningkatkan kinerja koordinatif antar stakeholder terkait dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Selain itu dapat […]
-
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Menggelar Rapat Paripurna DPRD Istimewa Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi ke-82 Kabupaten Musi Rawas
- calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
- visibility 36
- 0Komentar
Musi Rawas, tvkito.com,Rabu (30/04/2025), – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna DPRD Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-82 Kabupaten Musi Rawas, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Musi Rawas , Selasa (29/04/2025). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati H. Suprayitno, serta Gubernur Sumatera Selatan H. Herman […]
-
Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Satbrimob Polda Sumsel Batalyon B Pelopor Laksanakan Korve di Lingkungan Mako
- calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
- visibility 62
- 0Komentar
LUBUKLINGGAU — Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto, terkait pentingnya penanganan persoalan sampah secara menyeluruh, personel Satbrimob Polda Sumatera Selatan Batalyon B Pelopor melaksanakan kegiatan korve di lingkungan Markas Komando (Mako) Batalyon B Pelopor, Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Komandan Batalyon B Pelopor AKBP Andiyano, S.K.M., M.H., yang […]
-
SMAN 70 Terkenal Apa? Inilah 3 Fakta Menarik Sekolah yang Jadi Tempat ‘Uji Coba’ Program Makan Gratis Prabowo-Gibran
- calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
- visibility 36
- 0Komentar
Musirawas.com – Wakil Presiden RI Terpilih, Gibran Rakabuming Raka hadir dalam uji coba makan siang bergizi gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan, pada Rabu, 9 Oktober 2024. Tampak dalam kegiatan uji coba makan gratis itu, Gibran ditemani Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Wakil presiden RI terpilih itu pun tampak menyoroti menu makan gratis […]
-
Komisi II DPR Minta OIKN Klarifikasi Upaya Pengusiran Warga Pemaluan
- calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
- visibility 39
- 0Komentar
JAKARTA, musirawas.com – Komisi II DPR minta klarifikasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) atas isu upaya pengusiran warga demi pembangunan. Anggota Komisi II DPR, Rosiyati MH Thamrin menyinggung surat dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN yang memberikan tenggat waktu 7 hari bagi warga Pemaluan untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang […]
-
Dewan Pakar Golkar Ungkap Jokowi Kader Lama, Pantas Jadi Ketum
- calendar_month Senin, 18 Mar 2024
- visibility 38
- 0Komentar
JAKARTA, musirawas.com – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam sebut presiden Jokowi sudah sejak lama menjadi kader Partai Golkar. “Sejatinya Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama. Seorang kader tak perlu harus menjadi pengurus selama lima tahun sebagai syarat menjadi ketua umum (Ketum),” ujarnya, kemarin, sebagaimana dikutip dari oposisicerdas.com. Menurutnya, Jusuf Kalla pernah […]
