Aceng Syamsul Hadie: Menolak Bantuan Internasional, Negara Mengkhianati Rakyat

JAKARTA,tvkito.com, Sabtu 20/12/2025, – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menolak bantuan internasional di tengah bencana besar yang melanda Sumatera menuai kritik keras. Kebijakan tersebut dinilai bukan lagi sekadar keputusan teknokratis, melainkan langkah politik yang mempertaruhkan keselamatan rakyat.

Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, menegaskan bahwa penolakan bantuan kemanusiaan saat kapasitas nasional tidak mencukupi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi.

“Menolak bantuan internasional artinya negara sedang mengkhianati rakyatnya,” tegas Aceng dalam pernyataan tertulisnya, Jumat.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi di lapangan, di mana jumlah korban terus bertambah, pengungsi kekurangan pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta hunian layak.  Namun di saat yang sama, pemerintah pusat justru mengedepankan narasi kedaulatan dan kemampuan nasional.

Menurut Aceng, narasi tersebut terdengar kuat di podium, tetapi runtuh ketika dihadapkan pada fakta lapangan.  Daerah kewalahan, relawan kehabisan tenaga, logistik terbatas, dan proses pemulihan berjalan lambat.

Secara konstitusional, Aceng mengingatkan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi negara. Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak hidup setiap warga negara, sementara Pasal 34 mewajibkan negara memelihara korban bencana.

“Menolak bantuan kemanusiaan saat negara tidak mampu adalah pelanggaran moral terhadap konstitusi, bahkan berpotensi menjadi kelalaian negara yang disengaja,” ujarnya.

Ia juga menantang pemerintah untuk membuka data secara transparan jika mengklaim mampu menangani bencana secara mandiri, mulai dari stok logistik nasional, jumlah alat berat, tenaga medis di lapangan, hingga realisasi anggaran darurat.

“Tanpa transparansi, klaim kemampuan nasional hanyalah retorika kekuasaan yang menutupi kegagalan manajemen krisis,” sindirnya.

Lebih jauh, Aceng menilai penolakan bantuan internasional memunculkan pertanyaan politik yang serius: apakah negara benar-benar melindungi rakyat, atau justru mempertahankan narasi pembangunan yang selama ini menutup mata terhadap kerusakan ekologis di Sumatera akibat deforestasi, pertambangan, dan ekspansi perkebunan besar.

“Ini bukan semata bencana alam, melainkan bencana struktural—produk kebijakan negara yang gagal mengelola ruang hidup rakyat,” katanya.

Aceng menekankan bahwa nasionalisme sejati tidak diukur dari kerasnya menolak bantuan asing, melainkan dari keberanian mengakui keterbatasan demi menyelamatkan nyawa.

Ia mencontohkan Jepang dan Amerika Serikat yang tetap menerima bantuan internasional saat menghadapi bencana besar, tanpa kehilangan kedaulatan.

“Yang kehilangan kedaulatan justru negara yang membiarkan rakyatnya mati demi menjaga gengsi politik,” tegasnya.

Ia pun mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Selain itu, Komnas HAM dan lembaga negara independen diminta turun tangan karena penolakan bantuan dalam kondisi ekstrem dapat dikategorikan sebagai pengabaian hak asasi manusia.

“Rakyat tidak butuh negara yang terlihat kuat di televisi. Rakyat butuh negara yang hadir di tenda pengungsian, dapur umum, dan rumah-rumah yang hancur,” pungkas Aceng.

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi

[JUN].