Manifesto Politik: Menolak Board of Peace sebagai Legitimasi Penjajahan

Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Board of Peace (BoP), yang digagas dalam kerangka Abraham Accords oleh Donald Trump, bukanlah forum perdamaian. Ia merupakan proyek kolonialisme modern yang berbahaya—sebuah instrumen untuk menormalisasi penjajahan Israel atas Palestina.

Klaim “perdamaian” yang diusung hanyalah propaganda diplomatik yang menutupi kenyataan pahit: rakyat Palestina terus dirampas hak-haknya, sementara Israel memperoleh legitimasi internasional atas pendudukan yang berlangsung.

Keterlibatan Indonesia dalam forum semacam ini mencederai amanat konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Lebih jauh, langkah tersebut berpotensi menghapus jejak sejarah solidaritas Indonesia–Palestina, di mana Palestina termasuk pihak pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat dunia internasional masih ragu.

Mengabaikan fakta sejarah ini bukan sekadar kesalahan diplomatik, tetapi merupakan noda moral dan politik yang serius.

Jonathan Tonge dalam Comparative Peace Processes menegaskan:

“Peace processes that ignore the fundamental grievances of the oppressed are doomed to fail; they become mechanisms of control rather than liberation” (Tonge, 2014: 88).

Kutipan ini memperjelas bahwa proses perdamaian yang mengabaikan akar ketidakadilan hanya akan menjadi alat kontrol, bukan jalan pembebasan.

Dalam kerangka itu, BoP lebih menyerupai mekanisme pengelolaan konflik demi stabilitas semu, bukan penyelesaian yang adil.

Senada dengan itu, Oren Barak dalam kajiannya tentang kegagalan Oslo menyatakan:

“The Oslo process institutionalized Palestinian weakness and failed to address the asymmetry of power, thereby ensuring its collapse” (Barak, 2005: 721).

BoP dapat dipandang sebagai kelanjutan pola tersebut—forum yang berisiko menginstitusikan ketimpangan kekuasaan, memperlemah posisi Palestina, dan mengabadikan dominasi Israel dalam struktur politik kawasan.

Penolakan terhadap BoP juga disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat yang melihatnya sebagai instrumen legitimasi penjajahan modern.

Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa forum tersebut bukan sekadar diplomasi, melainkan bagian dari arsitektur politik global yang menggeser isu penjajahan menjadi sekadar persoalan “stabilitas regional”.

Kami menegaskan bahwa BoP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah, konstitusi, dan prinsip solidaritas kemanusiaan.

Indonesia seharusnya berdiri konsisten pada posisi anti-penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bukan terlibat dalam forum yang berpotensi melegitimasi pendudukan.

Kami menyerukan kepada rakyat Indonesia, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk menolak BoP secara tegas. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi.

Dialog tanpa pengakuan atas ketimpangan hanyalah pengelolaan konflik, bukan penyelesaian.

Board of Peace adalah perdamaian semu.

Ia harus dikritisi, ditolak, dan dibongkar sebagai proyek politik yang berpotensi melanggengkan kolonialisme modern.

Indonesia harus kembali pada jalannya: berdiri bersama prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa, menegakkan amanat konstitusi, dan menolak segala bentuk penjajahan. [JUN].