JAKARTA, TVKITO.COM – Dalam upaya memperkuat kapasitas kehumasan dalam mengelola informasi pengawasan, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar kegiatan bertajuk Diskusi Lentera (Literasi, Edukasi, Narasi, dan Tata Kelola Pengawasan), Rabu (15/07/2026).
Kegiatan tersebut diisi dengan pelatihan penulisan berita dan siaran pers bagi jajaran Humas. Pranata Humas Bawaslu, Andrian Habibi, hadir sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa Humas di tingkat kota dan kabupaten memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang akurat, kredibel, serta berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas.
“Siaran pers yang berkualitas adalah cermin kredibilitas lembaga.
Melalui Diskusi Lentera ini, kami ingin memastikan bahwa rekan-rekan Humas mampu menghasilkan informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung keterbukaan pengawasan pemilu,” ujar Andrian Habibi.
Dalam sesi pelatihan, peserta dibekali pemahaman mengenai proses penyusunan berita dan siaran pers, mulai dari identifikasi nilai berita yang berorientasi pada kepentingan publik, verifikasi data dengan divisi terkait, hingga penyusunan naskah sesuai kaidah jurnalistik.
Andrian juga menjelaskan pentingnya penggunaan teknik Piramida Terbalik, yakni menempatkan unsur 5W+1H pada bagian awal atau lead berita agar informasi utama dapat tersampaikan secara jelas, cepat, dan efektif kepada media maupun masyarakat.
Menurutnya, setiap siaran pers yang diterbitkan bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, melakukan mitigasi isu, serta menangkal penyebaran disinformasi.
“Setiap rilis yang diterbitkan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk mitigasi isu dan menangkal disinformasi. Dengan tata kelola narasi yang baik, kita membangun citra lembaga yang tegas dan profesional,” tambahnya.
Melalui Diskusi Lentera, Bawaslu Jakarta Barat berharap jajaran Humas semakin profesional dalam mengelola arus informasi, sehingga berbagai kegiatan dan kerja-kerja pengawasan pemilu dapat tersampaikan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
(Jun)
