STOP Pesta Euforia Malam Tahun Baru 2026 di DKI Jakarta

Oleh: Novel Bamukmin (*)

JAKARTA – Malam pergantian tahun 2026 tidak lama lagi akan hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah yang saat ini tidak terdampak langsung oleh musibah bencana, termasuk DKI Jakarta.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap malam tahun baru di Ibu Kota kerap diwarnai euforia berlebihan. Pesta kembang api, hiburan jalanan, konser musik, hingga hiruk-pikuk perayaan seolah telah menjadi agenda tahunan yang tidak tertulis di Jakarta.

Kami, selaku warga DKI Jakarta, berharap kepada Gubernur DKI Jakarta agar tidak salah melangkah, sebagaimana pengalaman masa lalu pada era kepemimpinan Jokowi–Ahok yang hingga kini masih menyisakan kegaduhan dan trauma bagi sebagian warga Jakarta.

Momentum pergantian tahun kali ini seharusnya menjadi ajang empati dan kepedulian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan meniadakan pesta perayaan tahun baru, mengingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini sedang dilanda musibah banjir dan longsor yang sangat dahsyat.

Mereka berada dalam kondisi duka dan penderitaan.  Jangan sampai kemeriahan di Jakarta justru mengiris hati sesama anak bangsa yang sedang tertimpa musibah.

Seruan ini sejalan dengan pernyataan Ali Lubis, Anggota DPRD DKI Jakarta, yang juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta meniadakan pesta tahun baru sebagai bentuk solidaritas terhadap daerah-daerah yang tengah dilanda bencana alam.

Perlu menjadi catatan sejarah, pada malam tahun baru 2013, saat Jakarta dipimpin Jokowi–Ahok, digelar pesta besar-besaran dengan mendirikan 17 panggung hiburan lengkap dengan artis dan kembang api.

Kawasan Bundaran HI kala itu dipadati lautan manusia. Namun di balik kemeriahan tersebut, terjadi berbagai kemungkaran dan kemaksiatan.  Tak lama berselang, hujan besar turun dan mengakibatkan banjir hebat hingga kawasan Istana Presiden dan Balai Kota ikut terdampak.

Bahkan, banjir tersebut menelan korban jiwa di sekitar Bundaran HI akibat basement gedung yang terendam.

Sebagai warga Betawi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kami meyakini bahwa kemungkaran dapat mengundang petaka.

Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta agar mengalihkan seluruh anggaran pesta tahun baru untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di berbagai daerah, khususnya di wilayah Sumatera.

Di sisi lain, masyarakat juga akan segera menyambut bulan suci Ramadhan.  Untuk itu, kami berharap seluruh tempat hiburan malam dan sejenisnya dapat ditutup sebagaimana pernah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.

Tak kalah penting, kami mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menarik kepemilikan sahamnya di PT Delta, perusahaan minuman keras yang dikenal sebagai pabrik bir terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Kami, warga Jakarta, tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya kemungkaran di DKI Jakarta. Apabila suara kami terus diabaikan, maka kami siap menyuarakan penolakan melalui masjid-masjid, mimbar-mimbar, dan berbagai ruang publik lainnya.

Bahkan, kami siap menolak kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kami, sebagaimana semangat Aksi Bela Islam 212 yang pernah menjadi jawaban atas ketidakadilan.

Semoga tahun baru 2026 menjadi momentum muhasabah, doa, dan hijrah menuju arah yang lebih baik—bagi kita semua, para pemimpin, dan bangsa Indonesia—agar setiap langkah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

[JUN]

Penulis:

Tokoh 212 dan Penceramah