PALEMBANG,tvkito.com, – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menggelar perkara terkait laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Zulfikar, S.Pd.I., pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, Zulfikar diwakili kuasa hukumnya, Advokat Yulizar, S.H., yang hadir di Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti gelar perkara eksternal di Ruang Gelar Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Ditreskrimum Polda Sumsel.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Yulizar, S.H. menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari upaya mengawal proses penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut.
“Kami datang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti gelar perkara terkait penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sampai saat ini memang belum ada keputusan pasti mengenai hasil gelar perkara tersebut. Namun, harapan kami agar proses penegakan hukum dapat terus dilanjutkan,” ungkap Yulizar.
Diketahui, perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/986/VI/2026/SPKT/POLDA SUMSEL tertanggal 24 Juni 2026, dengan pelapor atas nama Zulfikar, S.Pd.I.
Sementara itu, pihak terlapor disebut berinisial NH selaku Ketua DPW PKB Sumsel, AZ selaku Bendahara PKB Sumsel, serta EW selaku Wakil Ketua PKB Sumsel.
Gelar perkara tersebut juga merujuk pada Nota Dinas Kasubdit 1 Nomor: B/158/XI/2026/Ditreskrimum tertanggal 11 November 2026, perihal permohonan gelar perkara eksternal.
Berdasarkan dokumen undangan, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, pukul 13.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.
Adapun proses hukum tersebut berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHAP sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara.
Kuasa hukum berharap melalui gelar perkara tersebut, penanganan laporan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak pelapor.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keputusan final mengenai hasil gelar perkara tersebut. Seluruh pihak yang disebutkan tetap harus dihormati haknya sesuai asas praduga tak bersalah.
(TIMRED)
