KARANGASEM,TVKITO.COM, – Penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan satu tersangka baru sekaligus melakukan penahanan terhadap seorang penerima kredit LPD berinisial I Wayan Sudarma (IWS).
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penetapan IWS sebagai tersangka didasarkan pada sejumlah kejanggalan dalam proses pemberian kredit yang diterimanya pada November 2018.
Pertama, terkait status penerima kredit. IWS diketahui bukan merupakan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Sementara itu, tidak terdapat kerja sama antardesa adat yang memungkinkan pemberian kredit lintas desa tersebut.
Kedua, mengenai besaran kredit. IWS memperoleh pinjaman sebesar Rp250 juta melalui rekening nomor 001210. Nilai tersebut jauh melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat itu ditetapkan sebesar Rp119.042.007,80.
Dengan demikian, jumlah kredit yang diberikan lebih dari dua kali lipat batas maksimum yang diperbolehkan.
Ketiga, berkaitan dengan jaminan kredit. Penyidik menemukan bahwa kredit tetap dicairkan meskipun proses peralihan hak atas tanah yang dijadikan agunan belum sah. Bahkan, dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.
Uang Kredit Digunakan untuk Membeli Tanah
Dari total pinjaman sebesar Rp250 juta, sekitar Rp220 juta digunakan IWS untuk membayar pembelian tanah seluas 500 meter persegi.
Menariknya, pihak penjual tanah tersebut sebelumnya juga diketahui memperoleh pinjaman dari LPD yang sama.
“Sisanya, sekitar Rp30 juta, dipakai untuk pengurusan sertifikat,” jelas Kajari Kusufi.
Ia menambahkan, kredit tersebut seharusnya jatuh tempo pada 24 November 2023. Namun, hingga kini pinjaman tersebut belum dilunasi meskipun telah dilakukan penagihan berulang kali.
Menurut Kajari, penyidikan perkara ini bukan semata-mata berkaitan dengan kredit macet, melainkan menelusuri rangkaian dugaan penyimpangan dalam proses pemberian dan pencairan kredit.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170.
“Dari jumlah itu, kredit IWS sebesar Rp250 juta merupakan bagian dari perkara ini,” ujarnya.
Periksa 18 Saksi dan Tiga Ahli
Kajari Kusufi menjelaskan, penetapan IWS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 18 orang saksi dan tiga orang ahli.
Para ahli tersebut berasal dari bidang keuangan negara, auditor, serta ahli dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD).
Penyidik juga telah mengumpulkan alat bukti berupa dokumen surat, termasuk laporan penghitungan kerugian keuangan negara.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Atas perbuatannya, tersangka IWS disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Atau, sangkaan kedua Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Ditahan Selama 20 Hari
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka IWS dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.
Kajari Kusufi menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penetapan IWS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah. Sebelumnya, penyidik Kejari Karangasem telah menetapkan mantan Ketua LPD berinisial IWD sebagai tersangka.
Saat ini, perkara yang menjerat mantan Ketua LPD tersebut sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.
Dengan adanya penetapan tersangka baru ini, penyidikan kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah terus berkembang untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
(TIMRED)
