Ikuti Kami

light_mode
light_mode
Breaking News
Trending Tags
Beranda » Nasional » Board of Peace: Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Oleh: Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., M.M. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN – Asosiasi Wartawan Internasional

Board of Peace: Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Oleh: Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., M.M. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN – Asosiasi Wartawan Internasional

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) patut dibaca sebagai pergeseran serius—bahkan kemunduran—dalam orientasi politik luar negeri Indonesia.

Kebijakan ini tidak bisa dipahami sekadar sebagai diplomasi pragmatis, melainkan sebagai pilihan geopolitik yang berpotensi mengaburkan mandat konstitusional Indonesia sekaligus melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina.

BoP bukan lembaga multilateral dalam pengertian normatif.

Ia tidak lahir dari konsensus global, tidak berbasis kesetaraan negara, dan tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas internasional yang jelas.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, BoP lebih tepat disebut sebagai power-based peace mechanism—instrumen stabilitas yang dikendalikan aktor dominan.

Model ini dalam literatur akademik dikenal sebagai hegemonic peace, yakni perdamaian yang ditentukan oleh kepentingan kekuatan besar, bukan oleh keadilan dan hukum internasional.

Dalih bahwa BoP diperlukan karena kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga problematik.

Secara akademis, PBB tidak gagal karena kekurangan norma hukum, melainkan karena disandera politik veto dan standar ganda negara-negara kuat.

Pendudukan Israel atas Palestina telah dinyatakan ilegal melalui berbagai resolusi PBB dan ditegaskan dalam putusan Mahkamah Internasional.

Yang absen bukanlah hukum, melainkan kemauan politik untuk menegakkannya.

Membentuk mekanisme baru di luar PBB bukanlah solusi atas krisis penegakan hukum internasional.

Sebaliknya, langkah itu justru berpotensi mendelegitimasi tatanan hukum global dan mendorong dunia kembali diatur oleh relasi kuasa, bukan norma.

Dalam konteks Gaza, implikasi BoP bahkan lebih berbahaya. Gaza berisiko direduksi dari persoalan kolonialisme dan pendudukan menjadi sekadar isu stabilitas kawasan dan krisis kemanusiaan.

Pendekatan ini dalam kajian pascakolonial dikenal sebagai depoliticization of occupation—menghapus akar struktural penjajahan dan menggantinya dengan manajemen teknokratis. Gaza “didamaikan”, tetapi tidak pernah dimerdekakan.

Pendekatan stabilitas tanpa kedaulatan ini mencerminkan wajah neo-kolonialisme kontemporer.

Penjajahan tidak lagi tampil secara kasar, melainkan dibungkus dengan bahasa perdamaian, rekonstruksi, dan keamanan. Dalam skema ini, hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina secara sistematis tersisih.

Di titik inilah kebijakan Presiden Prabowo layak dipersoalkan secara konstitusional. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.

Amanat ini tidak memberi ruang bagi kompromi moral terhadap kolonialisme, apalagi jika kolonialisme tersebut dikemas sebagai proyek perdamaian global.

Bergabung dengan BoP berarti mempertaruhkan konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal dimaknai sebagai keberpihakan pada keadilan dan anti-kolonialisme.

Netralitas antara penjajah dan yang dijajah bukanlah posisi objektif, melainkan sikap politis yang cenderung menguntungkan pihak yang berkuasa.

Jika Indonesia benar-benar ingin berkontribusi pada perdamaian Gaza, jalannya sudah jelas: mendorong pengakuan negara Palestina, mendukung akuntabilitas kejahatan perang melalui mekanisme hukum internasional, menekan penghentian blokade, serta memperkuat multilateralisme berbasis hukum—bukan menggantinya dengan forum eksklusif berbasis kuasa.

BoP menawarkan stabilitas tanpa kemerdekaan dan perdamaian tanpa keadilan.

Bagi Gaza, itu bukan solusi—melainkan kelanjutan penindasan dalam wajah baru.

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi

  • person
  • visibility 44
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tanggapan Pemkab Musi Rawas dalam Rapat Paripurna DPRD

    • calendar_month Rabu, 26 Apr 2023
    • account_circle media.wajahnusantara@gmail.com
    • visibility 40
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas TA. 2022 sekaligus Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Musi Rawas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas TA. 2022. Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud diwakili Wakil Bupati Musi Rawas Hj. Suwarti […]

  • Lampu Sering Padam, Aktivis Muda Musi Rawas Desak Evaluasi PLN Muara Beliti

    Lampu Sering Padam, Aktivis Muda Musi Rawas Desak Evaluasi PLN Muara Beliti

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Junn Edy
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah Muara Beliti kembali menuai sorotan. Kritik keras kali ini datang dari aktivis muda Musi Rawas, Andi Yulasmai, yang juga merupakan mahasiswa lingkungan. Ia menilai kinerja PT PLN (Persero) Wilayah S2 JB Cabang Lahat Ranting Muara Beliti perlu segera dievaluasi oleh pihak pusat. Hal ini menyusul […]

  • Legislator Harapkan Kolaborasi BUMN Dapat Atasi Masalah Pangan Nasional

    Legislator Harapkan Kolaborasi BUMN Dapat Atasi Masalah Pangan Nasional

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Junn Edy
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, musirawas.com – Komisi VI DPR RI mengharapkan kolaborasi BUMN untuk dapat mengatasi kelangkaan pangan, utamanya beras dipasaran. “Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading maka permainan pemburu rente memanfaatkan situasi yang ada,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, […]

  • Kementerian Pertanian RI VS Tempo || Aceng Syamsul Hadie: PPR Dewan Pers No.3/PPR-DP/VI/2025 Diduga Dijadikan Pemicu Ligitasi Gugatan Perdata 200 Milyar.

    Kementerian Pertanian RI VS Tempo || Aceng Syamsul Hadie: PPR Dewan Pers No.3/PPR-DP/VI/2025 Diduga Dijadikan Pemicu Ligitasi Gugatan Perdata 200 Milyar.

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Junn Edy
    • visibility 51
    • 0Komentar

    MAJALENGKA,tvkito.com,Jumat 07/11/2025,- Dewan Pers menerima pengaduan dari Kementan terkait poster/motion graphic “Poles-Poles Beras Busuk” yang diterbitkan oleh Tempo. Setelah melakukan pemeriksaan, Dewan Pers menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) No. 3/PPR‐DP/VI/2025, yang menyatakan bahwa pemberitaan/poster Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3 (ketidakakuratan serta pencampuran fakta dan opini). Sementara Aceng Syamsul Hadie […]

  • Hentikan Rencana Pengiriman Pasukan ke Gaza, Jangan Biarkan Tentara Indonesia Terjebak  Oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)

    Hentikan Rencana Pengiriman Pasukan ke Gaza, Jangan Biarkan Tentara Indonesia Terjebak Oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle Junn Edy
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Penolakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terhadap rencana pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza bukan sekadar ekspresi emosional para senior militer. Sikap tersebut merupakan koreksi strategis yang berpijak pada konstitusi, hukum internasional, serta doktrin politik luar negeri Indonesia. Ketika Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Donald Trump, pertanyaan […]

  • New Year’s Eve: Between Euphoria and Faith Awareness

    New Year’s Eve: Between Euphoria and Faith Awareness

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Junn Edy
    • visibility 56
    • 0Komentar

    By: Aceng Syamsul Hadie (ASH) The turn of the year is often welcomed with euphoria. Fireworks light up the sky, parties fill public spaces, and crowds gather in celebration across cities worldwide. Yet for Muslims, the question is not merely what is celebrated, but how time itself is understood and accounted for. In Islam, time […]

expand_less