Board of Peace: Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Oleh: Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., M.M. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN – Asosiasi Wartawan Internasional

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) patut dibaca sebagai pergeseran serius—bahkan kemunduran—dalam orientasi politik luar negeri Indonesia.

Kebijakan ini tidak bisa dipahami sekadar sebagai diplomasi pragmatis, melainkan sebagai pilihan geopolitik yang berpotensi mengaburkan mandat konstitusional Indonesia sekaligus melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina.

BoP bukan lembaga multilateral dalam pengertian normatif.

Ia tidak lahir dari konsensus global, tidak berbasis kesetaraan negara, dan tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas internasional yang jelas.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, BoP lebih tepat disebut sebagai power-based peace mechanism—instrumen stabilitas yang dikendalikan aktor dominan.

Model ini dalam literatur akademik dikenal sebagai hegemonic peace, yakni perdamaian yang ditentukan oleh kepentingan kekuatan besar, bukan oleh keadilan dan hukum internasional.

Dalih bahwa BoP diperlukan karena kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga problematik.

Secara akademis, PBB tidak gagal karena kekurangan norma hukum, melainkan karena disandera politik veto dan standar ganda negara-negara kuat.

Pendudukan Israel atas Palestina telah dinyatakan ilegal melalui berbagai resolusi PBB dan ditegaskan dalam putusan Mahkamah Internasional.

Yang absen bukanlah hukum, melainkan kemauan politik untuk menegakkannya.

Membentuk mekanisme baru di luar PBB bukanlah solusi atas krisis penegakan hukum internasional.

Sebaliknya, langkah itu justru berpotensi mendelegitimasi tatanan hukum global dan mendorong dunia kembali diatur oleh relasi kuasa, bukan norma.

Dalam konteks Gaza, implikasi BoP bahkan lebih berbahaya. Gaza berisiko direduksi dari persoalan kolonialisme dan pendudukan menjadi sekadar isu stabilitas kawasan dan krisis kemanusiaan.

Pendekatan ini dalam kajian pascakolonial dikenal sebagai depoliticization of occupation—menghapus akar struktural penjajahan dan menggantinya dengan manajemen teknokratis. Gaza “didamaikan”, tetapi tidak pernah dimerdekakan.

Pendekatan stabilitas tanpa kedaulatan ini mencerminkan wajah neo-kolonialisme kontemporer.

Penjajahan tidak lagi tampil secara kasar, melainkan dibungkus dengan bahasa perdamaian, rekonstruksi, dan keamanan. Dalam skema ini, hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina secara sistematis tersisih.

Di titik inilah kebijakan Presiden Prabowo layak dipersoalkan secara konstitusional. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.

Amanat ini tidak memberi ruang bagi kompromi moral terhadap kolonialisme, apalagi jika kolonialisme tersebut dikemas sebagai proyek perdamaian global.

Bergabung dengan BoP berarti mempertaruhkan konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal dimaknai sebagai keberpihakan pada keadilan dan anti-kolonialisme.

Netralitas antara penjajah dan yang dijajah bukanlah posisi objektif, melainkan sikap politis yang cenderung menguntungkan pihak yang berkuasa.

Jika Indonesia benar-benar ingin berkontribusi pada perdamaian Gaza, jalannya sudah jelas: mendorong pengakuan negara Palestina, mendukung akuntabilitas kejahatan perang melalui mekanisme hukum internasional, menekan penghentian blokade, serta memperkuat multilateralisme berbasis hukum—bukan menggantinya dengan forum eksklusif berbasis kuasa.

BoP menawarkan stabilitas tanpa kemerdekaan dan perdamaian tanpa keadilan.

Bagi Gaza, itu bukan solusi—melainkan kelanjutan penindasan dalam wajah baru.

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi