Muktamar Nahdlatul Ulama selalu lebih menarik daripada sekadar agenda pergantian kepengurusan. Ia adalah panggung tempat gagasan, pengaruh, tradisi, dan masa depan organisasi bertemu dalam satu forum yang penuh dinamika.
Menjelang Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, aroma suksesi mulai terasa. Silaturahmi para kiai semakin intens, komunikasi antarwilayah semakin aktif, dan ruang-ruang diskusi warga nahdliyin dipenuhi satu pertanyaan: siapa yang akan memimpin NU lima tahun ke depan?
Nama-nama pun mulai beredar di ruang publik. Untuk posisi Ketua Umum PBNU, publik banyak memperbincangkan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Nazaruddin Umar. Sementara untuk posisi Rais Aam, nama KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, dan KH Said Aqil Siradj juga kerap masuk dalam pembicaraan. Benar atau tidak akan maju, semuanya masih menunggu mekanisme resmi Muktamar.
Namun sesungguhnya, persoalan NU bukan sekadar siapa yang menjadi Ketua Umum atau Rais Aam.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: NU akan dibawa ke mana?
Apakah tetap menjadi jam’iyah yang berdiri di atas semua kepentingan, atau justru semakin terseret dalam pusaran politik kekuasaan?
Di sinilah Muktamar menjadi ujian.
NU bukan partai politik. Tetapi bukan rahasia lagi apabila setiap Muktamar selalu menarik perhatian banyak pihak di luar NU. Besarnya pengaruh organisasi ini menjadikan setiap proses suksesi ikut dipantau oleh berbagai kekuatan sosial, politik, hingga kelompok kepentingan.
Karena itu, Muktamar tidak boleh berubah menjadi arena adu pengaruh. Yang harus bertanding adalah gagasan, bukan lobi kekuasaan; yang harus menang adalah kemaslahatan umat, bukan kepentingan kelompok.
Warga nahdliyin tentu berharap pemimpin yang lahir dari Muktamar adalah sosok yang mampu menjaga marwah para ulama, memperkuat kemandirian pesantren, membangun ekonomi umat, melahirkan kader-kader muda yang berkualitas, dan menjaga NU tetap menjadi penyejuk kehidupan berbangsa.
Muktamar juga menjadi momentum untuk membuktikan bahwa demokrasi dalam tradisi pesantren memiliki wajah yang berbeda: santun dalam berdialog, dewasa dalam berbeda pendapat, dan lapang dada menerima hasil musyawarah.
Sejarah telah membuktikan bahwa NU selalu besar karena persatuannya. Maka kemenangan terbesar dalam Muktamar bukanlah ketika satu kandidat terpilih, melainkan ketika seluruh warga nahdliyin tetap pulang sebagai satu keluarga besar.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 bukan sekadar memilih nahkoda baru. Ia adalah momentum menentukan arah pelayaran NU di tengah gelombang perubahan zaman. Siapa pun yang terpilih akan memikul amanah besar: menjaga khittah, merawat persatuan, dan memastikan NU tetap menjadi pelita bagi umat, bangsa, dan dunia.[]**
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
