Prabowo Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal dalam Pertemuan di Hambalang

BOGOR,tvkito.com, —  Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu membahas penataan ulang tata kelola sumber daya alam, terutama terkait penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendapatkan laporan perkembangan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Laporan mencakup identifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, perkembangan kasus perambahan dan pembalakan liar, serta kendala lapangan yang masih dihadapi aparat.

Presiden meminta agar evaluasi satgas dilakukan berkala, termasuk penguatan aspek koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Isu penertiban pertambangan ilegal menjadi perhatian berikutnya. Presiden menerima laporan mengenai aktivitas tambang tanpa izin yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Presiden meminta agar penindakan dilakukan menyeluruh, mulai dari pemilik modal hingga rantai distribusi hasil tambang.

Dalam arahannya, Presiden menekankan perlunya konsolidasi penegakan hukum yang lebih kuat di sektor sumber daya alam.

Ia meminta Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat mekanisme pelacakan alur keuangan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Presiden mengutip Pasal 33 UUD 1945.

Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.

Beberapa wilayah diketahui menghadapi hambatan berupa akses terbatas maupun kerumitan struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Presiden meminta TNI dan Polri melakukan pemetaan ulang dan menyiapkan strategi penanganan yang lebih adaptif, termasuk memanfaatkan teknologi pemantauan jarak jauh.

Pertemuan di Hambalang itu dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ketua PPATK.

Masing-masing peserta menyampaikan laporan sektoral serta rekomendasi kebijakan.

Melalui konsolidasi tersebut, pemerintah berharap tata kelola sumber daya alam dapat diperbaiki secara menyeluruh.

Presiden menegaskan kembali bahwa reformasi pengawasan dan penegakan hukum harus dijalankan beriringan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. “Negara harus hadir dalam mengelola kekayaan alam kita,” katanya.[JUN].