Puasa dan Krisis Integritas Elit Politik Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH)

Setiap bulan Ramadhan, masyarakat Indonesia menyaksikan peningkatan aktivitas religius yang sangat signifikan. Masjid-masjid dipenuhi jamaah, ceramah keagamaan digelar di berbagai tempat, dan simbol-simbol kesalehan tampak semakin dominan di ruang publik.

Namun di balik atmosfer spiritual tersebut, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang layak diajukan secara kritis: apakah puasa benar-benar mampu membentuk integritas moral dalam kehidupan sosial dan politik bangsa ini?

Secara normatif, puasa dalam Islam bukan sekadar ritual spiritual yang bersifat individual.

Puasa merupakan proses pendidikan moral yang bertujuan membentuk manusia bertakwa—yakni manusia yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran sosial yang tinggi.

Puasa mengajarkan pengendalian diri dari berbagai dorongan hawa nafsu, termasuk nafsu kekuasaan, keserakahan ekonomi, dan kecenderungan untuk menyalahgunakan otoritas.

Namun realitas politik Indonesia menunjukkan adanya paradoks yang cukup serius.

Di satu sisi, banyak elit politik menampilkan diri sebagai figur religius, terutama selama bulan Ramadhan.

Mereka hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan, menghadiri acara buka puasa bersama, serta menyampaikan pesan-pesan moral di hadapan publik.

Tetapi di sisi lain, praktik kekuasaan yang berlangsung dalam sistem politik kita sering kali justru memperlihatkan krisis integritas yang mendalam.

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa sebagian elit politik masih menjadikan jabatan sebagai alat untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesalehan ritual belum tentu berbanding lurus dengan integritas moral dalam praktik kekuasaan.

Dalam perspektif etika politik, integritas merupakan fondasi utama bagi kepemimpinan yang sehat. Integritas berarti adanya kesesuaian antara nilai yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan.

Seorang pemimpin yang berintegritas tidak hanya berbicara tentang moralitas di ruang publik, tetapi juga menjadikannya sebagai prinsip dalam setiap keputusan politik yang diambil.

Puasa seharusnya menjadi mekanisme moral untuk membangun integritas tersebut. Ketika seseorang mampu menahan lapar dan dahaga selama berjam-jam, sejatinya ia sedang dilatih untuk mengendalikan diri dari berbagai bentuk godaan, termasuk godaan kekuasaan dan materi.

Dalam konteks kepemimpinan publik, latihan moral ini semestinya melahirkan sikap sederhana, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola amanah rakyat.

Namun jika puasa hanya dipraktikkan sebagai ritual spiritual tanpa diinternalisasi dalam kehidupan sosial dan politik, maka nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya akan kehilangan daya transformasinya.

Ramadhan akan tetap dirayakan setiap tahun, tetapi krisis integritas dalam politik tidak akan pernah benar-benar terselesaikan.

Krisis integritas elit politik pada akhirnya bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan budaya politik. Ketika masyarakat terlalu mudah terpesona oleh simbol-simbol religius yang ditampilkan oleh para pemimpin, maka ruang bagi politik pencitraan menjadi semakin besar.

Kesalehan simbolik sering kali lebih dihargai daripada rekam jejak integritas yang nyata.

Karena itu, Ramadhan seharusnya menjadi momentum refleksi moral bagi seluruh elemen bangsa, terutama para pemegang kekuasaan.

Puasa bukan sekadar ibadah menahan lapar dan dahaga, melainkan proses pembentukan karakter yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan terhadap keadilan sosial.

Integritas merupakan inti dari kepemimpinan yang bermartabat. Tanpa integritas, kekuasaan hanya akan melahirkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan.

Jika nilai-nilai puasa benar-benar dihayati secara mendalam, maka Ramadhan seharusnya mampu melahirkan generasi pemimpin yang tidak hanya religius secara simbolik, tetapi juga jujur dan berintegritas dalam menjalankan amanah publik.

Tanpa transformasi moral semacam itu, puasa akan terus dipraktikkan sebagai ritual keagamaan, sementara krisis integritas elit politik tetap menjadi penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

[JUN]