521 Infrastruktur Transportasi Dibangun Selama 10 Tahun Era Jokowi: Begini Soal Kepuasan dan Persoalan Masyarakat

Jurnalindependen.com – Survei Indikator menyatakan 72,3 persen persen masyarakat merasa puas dengan kinerja sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, mengapresiasi hasil survei itu dengan menjadikannya sebagai bahan pembenahan pihaknya di masa mendatang.

“Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi Kemenhub sebagai penanggung jawab sektor transportasi di Indonesia,” kata Adita di Jakarta, Rabu, 3 September 2024.

“Kami menyambut positif dan akan menjadikan hasil survei ini sebagai bahan pembenahan ke depan,” tegasnya.

Selain itu, Adita menyoroti orientasi pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan Kemenhub telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, yaitu ‘Indonesia Sentris’.

“Orientasinya sesuai arahan presiden, adalah Indonesia sentris. Kita tidak hanya membangun di Jawa saja, namun juga sampai ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP),” terangnya.

Tak menampik masih banyak problem yang perlu dibenahi, Adita juga mengungkap pihak Kemenhub akan terus memperkuat pembangunan transportasi di daerah pelosok.

“Memang harus kita tingkatkan lagi, agar makin memperkuat pembangunan di daerah pelosok,” tandasnya.

Berkaca dari hasil survei kepuasan masyarakat itu, inilah ulasan terkait pembangunan infrastruktur transportasi selama satu dekade di era Jokowi.

Satu Dekade Infrastruktur Transportasi Era Jokowi

Selama satu dekade (10 tahun) pemerintahan Presiden Jokowi, telah membangun 521 infrastruktur fisik dalam sektor transportasi di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, selama 10 tahun lalu di periode pemerintahan Jokowi masih ada ketimpangan antar wilayah terkait konektivitas moda transportasinya.

“Salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia,” kata Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan pihak Kemenhub fokus merealisasikan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) agar konektivitas antar wilayah semakin kuat.

Menurutnya, konektivitas itu terbangun dengan peningkatan aksesibilitas transportasi dan integrasi layanan.

“Oleh karenanya, kami terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat,” terangnya.

Secara rinci, Budi menyebutkan 521 infrastruktur transportasi itu terdiri dari 152 di sektor darat, 193 di sektor laut, 91 di sektor udara, dan 80 di sektor transportasi kereta api.

Menhub menegaskan pembangunan infrastruktur itu telah dibangun dan revitalisasi sejak tahun 2015 silam.

Selain itu, Budi menyampaikan pihaknya akan terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi.

“Seperti hadirnya LRT, Jabodebek dan ART (Autonomous Rapid Transit) IKN, yang merupakan kereta tanpa masinis, Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh),” sebutnya.

Budi juga mengatakan pelayanan transportasi juga tak luput dari perhatian Kemenhub, seperti penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, serta digitalisasi pelayanan.

Menilik soal pelayanan transportasi di Indonesia, masih ada sederet persoalan transportasi yang perlu dibenahi di masa mendatang.

Isu Kesehatan dalam Transportasi Publik

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pernah menyoroti persoalan di moda transportasi publik menjadi salah satu pendorong munculnya penyakit bagi masyarakat.

Kepala Kebijakan dan Penelitian CISDI Olivia Herlinda, memaparkan keterkaitan antara kualitas kesehatan dengan transportasi publik.

“Pengetahuan mengenai keterkaitan persoalan kesehatan dengan transportasi sangat penting. Keduanya saling berkaitan,” kata Olivia forum diskusi publik di Taman Literasi Martha Tiahahu, Jakarta Selatan, pada 25 Maret 2023 lalu.

“Contoh, kemacetan bisa menghasilkan tingkat stress yang tinggi, sementara polusi udara juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya,” terangnya.

Manajemen di Sektor Transportasi

Selain soal isu kesehatan, terdapat juga problem soal manajemen sektor transportasi publik yang perlu dibenahi oleh otoritas terkait.

Kepala Divisi Sosial di Media Straveneus Bimo Chaderi menyebut, pentingnya manajemen pembangunan kota yang inklusif (melibatkan semua kalangan), termasuk di sektor transportasi.

“Kota seharusnya direncanakan untuk mengakomodasi aktivitas semua lapisan masyarakat. Inklusivitas adalah kewajiban dalam perencanaan kota, termasuk di sektor transportasi,” kata Bimo dalam kesempatan yang sama.

Bimo mengungkap, layanan transportasi umum yang ramah akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Transportasi umum yang ramah bagi seluruh kalangan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga kota,” tegasnya.

Sarang Pelecehan Seksual

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis hasil survei nasional terkait pelecehan seksual di ruang publik.

Hasil survei itu menunjukkan moda transportasi publik adalah lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan seksual.

Dalam analisis data survei, KRPA menemukan sebanyak 46,80 persen responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum.

Sebanyak 35,8 persen di antaranya mengalami pelecehan di bus, dan 29,49 persen di transportasi angkutan perkotaan (Angkot).

Pelecehan yang sering terjadi di transportasi publik itu dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti siulan, suara kecupan, komentar atas tubuh, dan bahkan komentar seksual yang seksis.

Tindakan pelecehan yang lebih berbahaya, yaitu bentuk tindakan dengan cara didekati dengan agresif, diperlihatkan kelamin, diraba atau digesek dengan alat kelamin.

Menilik fenomena persoalan yang terjadi, penting bagi Kemenhub untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan moda transportasi publik. (*)