Membedakan Karya Jurnalistik dan Konten Media Sosial dalam Ekosistem Digital

Oleh: Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM

Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memproduksi dan mengonsumsi informasi. Namun, perubahan medium tidak serta-merta mengubah hakikat jurnalistik itu sendiri.

Di sinilah pentingnya membedakan secara konseptual antara karya jurnalistik dan konten media sosial dalam ekosistem informasi digital yang kian kompleks.

Secara teoritis, jurnalistik didefinisikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan penyebaran informasi faktual yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan publik.

Definisi ini menegaskan bahwa jurnalistik tidak ditentukan oleh platform yang digunakan, melainkan oleh metode kerja, standar profesional, dan etika yang melandasinya.

Karya jurnalistik mensyaratkan adanya verifikasi fakta, keberimbangan sumber, independensi, serta pertanggungjawaban redaksional.

Prinsip-prinsip tersebut dilembagakan dalam Kode Etik Jurnalistik dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, perlindungan hukum pers melekat pada proses jurnalistik yang dijalankan, bukan semata-mata pada individu atau media yang mengklaim diri sebagai pers.

Sebaliknya, sebagian besar konten media sosial bersifat personal, subjektif, dan tidak melalui mekanisme pengawasan editorial.  Meskipun konten tersebut dapat memuat informasi yang bersifat publik, hal itu tidak otomatis menjadikannya sebagai karya jurnalistik.

Secara etik maupun hukum, kedudukan konten media sosial berbeda dengan produk pers.

Konsep citizen journalism atau jurnalisme warga kerap dipahami sebagai perluasan partisipasi publik dalam ekosistem informasi.

Namun, dalam perspektif akademik dan profesional, jurnalisme warga tetap memerlukan proses kurasi, verifikasi, dan penyuntingan agar dapat memenuhi standar jurnalistik.

Tanpa proses tersebut, aktivitas tersebut lebih tepat dipahami sebagai komunikasi warga, bukan jurnalistik profesional.

Persoalan muncul ketika konten non-jurnalistik diklaim sebagai produk pers. Klaim semacam ini tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga mereduksi makna kebebasan pers itu sendiri.

Jika semua bentuk konten dianggap sebagai jurnalistik, maka standar etik, akurasi, dan tanggung jawab sosial pers akan kehilangan relevansinya.

Oleh karena itu, literasi media menjadi kebutuhan yang mendesak. Publik perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini, antara informasi dan propaganda, serta antara karya jurnalistik dan ekspresi personal.

Tanpa literasi yang memadai, ruang digital akan terus dipenuhi disinformasi yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi.

Jurnalisme yang sehat merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  Media sosial, di sisi lain, adalah ruang partisipasi publik yang juga memiliki peran penting.

Keduanya sama-sama bernilai, namun tidak boleh disamakan. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal untuk menjaga integritas informasi di era digital. [JUN].