GUNUNGSITOLI – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Selasa (5/5/2026).
Kedatangan Senator Muhammad Nuh disambut Wakil Wali Kota Martinus Lase bersama Sekretaris Daerah Andhika P. Laoly di ruang rapat Kantor Wali Kota Gunungsitoli.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan harapan agar berbagai aspirasi daerah yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat diteruskan ke pemerintah pusat sehingga menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Gunungsitoli hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan APBN akibat keterbatasan fiskal daerah yang menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan.
Selain itu, Martinus Lase juga menyoroti tingginya biaya transportasi udara yang dinilai berdampak terhadap mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditampung dan diteruskan ke pemerintah pusat sehingga membawa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan berbagai usulan, aspirasi, serta kendala yang dihadapi di sektor masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kunjungan kerja itu merupakan bagian dari tugas Komite IV DPD RI yang membidangi pengawasan APBN, perpajakan, perbankan, perdagangan, dan koperasi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, melihat kondisi riil di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Apa yang kami dengar hari ini akan kami bawa dan koordinasikan di tingkat pusat,” kata Muhammad Nuh.
Dalam sesi dialog yang dipimpin Sekda Kota Gunungsitoli, sejumlah OPD dan pemangku kepentingan turut menyampaikan berbagai isu strategis daerah.
Beberapa persoalan yang disampaikan di antaranya usulan kenaikan gaji ASN, tingginya harga tiket pesawat, keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah, hingga pemotongan dana desa yang disebut mencapai 58 persen.
Selain itu, turut dibahas kendala penyelesaian pembangunan kantor desa akibat pembatasan regulasi, serta kenaikan harga Dexlite yang berdampak terhadap operasional alat berat pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Muhammad Nuh menegaskan komitmen DPD RI dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mendorong penguatan otonomi daerah hingga tingkat desa.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG di daerah yang dinilai berdampak terhadap dinamika harga kebutuhan pokok dan berpotensi memicu inflasi daerah, sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.
(TimRed)
