Aceng Syamsul Hadie: Jangan Jadikan Alfamart dan Indomaret Kambing Hitam Program KDMP

JAKARTA – Narasi yang mulai dibangun seolah-olah Alfamart dan Indomaret menjadi penghalang lajunya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai sebagai simplifikasi berbahaya, bahkan cenderung menyesatkan.

Jika framing tersebut benar diarahkan ke ruang publik, maka patut dipertanyakan: apakah kebijakan ini berbasis kajian data yang komprehensif, atau sekadar mencari kambing hitam sebelum program berjalan optimal?

“Alfamart dan Indomaret akan dihapus? Ingat, jangan jadikan ritel modern sebagai kambing hitam atas program KDMP,” tegas Aceng Syamsul Hadie, Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), dalam keterangannya di Jakarta.

Pernyataan yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan wacana “menghapus” ritel modern—yang disebut pernah dilontarkan oleh Yandri Susanto dan Ferry Juliantono—menuai polemik sebelum akhirnya dibantah oleh pemerintah.

Menurut Aceng, dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kegagalan sebuah program tidak pernah semata ditentukan oleh keberadaan kompetitor.

Faktor yang jauh lebih menentukan adalah desain tata kelola, kapasitas manajerial, struktur insentif, serta integritas sistem pengawasan.

“Jika KDMP sejak awal merasa terancam oleh ritel modern, maka ada dua kemungkinan. Pertama, desain bisnisnya memang belum kompetitif. Kedua, program tersebut lebih bertumpu pada proteksi politik ketimbang daya saing riil.

Keduanya bukan alasan untuk mengorbankan mekanisme pasar,” ujarnya.

Ritel Modern Tumbuh karena Efisiensi

Aceng menegaskan, ritel modern berkembang karena efisiensi distribusi, manajemen stok berbasis teknologi, disiplin logistik, serta konsistensi pelayanan kepada konsumen.

Dalam teori persaingan usaha, lanjutnya, keberadaan pemain besar memang memerlukan regulasi untuk mencegah praktik monopoli. Namun regulasi berbeda dengan eliminasi.

“Menghapus pelaku usaha legal tanpa pelanggaran hukum yang jelas adalah preseden otoritarian dalam kebijakan ekonomi,” katanya.

Ia pun mengajukan pertanyaan mendasar bagi keberhasilan KDMP:

Apa nilai tambahnya dibanding ritel modern?

Apakah mampu menjamin harga kompetitif?

Apakah sistem distribusinya stabil?

Apakah pengelolaannya bebas dari intervensi elite lokal?

“Tanpa jawaban konkret, menyalahkan Alfamart dan Indomaret hanya menunjukkan ketidakpercayaan diri struktural,” sindirnya.

Risiko terhadap Iklim Investasi

Aceng juga mengingatkan, narasi yang memposisikan ritel modern sebagai “penghalang” berpotensi menciptakan ketidakpastian investasi.

Pasar membaca sinyal politik.

“Ketika pemerintah terkesan memusuhi entitas bisnis yang sah, pesan tersiratnya adalah bahwa keberhasilan bisa dipidanakan secara moral. Ini berbahaya bagi iklim usaha nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan banyak kegagalan bukan karena tekanan korporasi besar, melainkan lemahnya tata kelola dan akuntabilitas internal.

“Tanpa reformasi manajemen, KDMP berisiko menjadi proyek seremonial—hidup di atas anggaran, mati di pasar.

Dan ketika gagal, kambing hitam baru akan kembali dicari.”

Perkuat Kapasitas, Bukan Singkirkan Pesaing

Menurut Aceng, demokrasi ekonomi bukan berarti menghancurkan yang kuat demi memberi ruang kepada yang lemah, melainkan menciptakan level playing field yang adil.

“Jika koperasi desa ingin berjaya, perkuat kapasitasnya. Latih manajemennya, awasi transparansi keuangannya, bangun sistem digitalnya. Bukan dengan menyingkirkan pesaing melalui tekanan kebijakan,” katanya.

Ia menegaskan, jika memang terdapat asumsi bahwa ritel modern menghambat KDMP, maka asumsi itu harus dibuka ke publik melalui kajian akademik yang transparan.

“Tanpa itu, wacana tersebut hanya retorika populis yang berpotensi merusak reputasi kebijakan pemerintah sendiri.”

Menutup pernyataannya, Aceng menyampaikan pesan lugas:

“Negara seharusnya menjadi wasit yang adil, bukan aktor yang menentukan siapa boleh bertanding.

Jika KDMP percaya diri, buktikan di pasar—bukan di podium.”

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi