JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI, K.H. Muhammad Nuh, mengikuti rapat kerja bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Jakarta, Selasa (9/6). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola serta percepatan pemberdayaan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
Dalam rapat itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM selama hampir dua dekade masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Menurutnya, regulasi tersebut perlu diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi, digitalisasi, serta transformasi teknologi yang terus berkembang.
Komite IV DPD RI juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan dan Administrasi (SAPA) UMKM sebagai basis data dan layanan nasional bagi para pelaku usaha.
Namun demikian, Komite IV menilai penguatan sistem tersebut perlu melibatkan pemerintah daerah melalui kewajiban integrasi data UMKM daerah ke dalam SAPA UMKM.
K.H. Muhammad Nuh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar program pemberdayaan UMKM benar-benar dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
“Sinergi ini sangat penting. Tadi ditawarkan bahwa kita bisa bersinergi dalam hal-hal yang paling memungkinkan. Ada upaya bukan hanya di pusat, tetapi juga turun ke bawah untuk melihat bagaimana kondisi UMKM di lapangan,” ujar Muhammad Nuh.
Ia mencontohkan kondisi di Sumatera Utara, khususnya kawasan Perbaungan, Kecamatan Bengkel, yang selama ini dikenal sebagai sentra UMKM dan pusat penjualan oleh-oleh.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memang membawa manfaat besar bagi konektivitas, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi pelaku UMKM yang sebelumnya bergantung pada arus lalu lintas di jalur lama.
“Di tempat kami ada pembangunan yang cukup bagus berupa jalan tol. Tetapi dulu sebelum ada jalan tol, kawasan Perbaungan, Kecamatan Bengkel, menjadi pusat UMKM karena banyak masyarakat membeli oleh-oleh di sana. Ini menjadi tantangan yang perlu dipikirkan bersama,” katanya.
Muhammad Nuh pun meminta Kementerian UMKM menyiapkan terobosan dan strategi yang mampu mengantisipasi dampak pembangunan proyek-proyek besar terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Kita tetap harus membangun, tetapi bagaimana dampaknya terhadap UMKM di lapangan juga harus diperhatikan. Kira-kira terobosan apa dari kementerian untuk menghadapi persoalan seperti ini. Jangan sampai ketika ada proyek besar, yang menjadi korban justru UMKM,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah ke depan tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan serta keberlanjutan bagi para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
(Jun)
