Aceng Syamsul Hadie: Indonesia Harus Segera Keluar dari Board of Peace

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), Aceng Syamsul Hadie, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari Board of Peace (BoP).

Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menyeret negara ini ke dalam permainan geopolitik global yang berbahaya.

Menurut Aceng, meskipun nama Board of Peace terdengar mulia, sejarah politik internasional menunjukkan bahwa istilah “perdamaian” kerap dijadikan kedok bagi agenda dominasi kekuatan besar.

“Segera keluar dari BoP sekarang juga. Jangan biarkan Indonesia dijadikan alat legitimasi penjajahan,” tegas Aceng Syamsul Hadie dalam pernyataannya.

Ia mengingatkan bahwa lahirnya forum yang mengatasnamakan perdamaian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah patut menimbulkan kecurigaan publik.

Terlebih, inisiatif tersebut dinilai berada dalam orbit kekuatan politik yang selama ini berkaitan dengan blok yang dipimpin tokoh seperti Donald Trump dan pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Kedua figur tersebut, kata Aceng, tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik yang terus memperburuk tragedi kemanusiaan di Gaza Strip.

“Pertanyaannya sederhana, mengapa Indonesia harus masuk dalam forum yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang justru menjadi bagian dari konflik tersebut?” ujarnya.

Aceng menjelaskan bahwa dalam politik global, forum seperti BoP bukan sekadar ruang diplomasi, melainkan juga instrumen legitimasi geopolitik.

Dengan mengajak Indonesia bergabung, para aktor di belakang forum itu dinilai ingin membangun narasi bahwa kebijakan mereka mendapat dukungan dari negara Muslim terbesar di dunia.

“Jika itu terjadi, maka Indonesia bukan lagi mediator, melainkan alat propaganda politik internasional. Ini bukan sekadar masalah diplomasi, tetapi menyangkut martabat bangsa,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era Soekarno dan Mohammad Hatta.

Prinsip tersebut lahir dari kesadaran bahwa negara berkembang tidak boleh menjadi pion dalam permainan kekuatan besar.

Semangat yang sama, lanjutnya, juga tercermin dalam sejarah Konferensi Asia-Afrika, ketika Indonesia tampil sebagai kekuatan moral dunia yang independen, bukan sebagai pengikut blok politik tertentu.

Namun, menurut Aceng, keterlibatan dalam BoP justru berpotensi menyeret Indonesia ke orbit geopolitik tertentu di tengah meningkatnya polarisasi global antara blok Barat dan kekuatan alternatif dunia.

Ia menambahkan bahwa sejarah menunjukkan dalam politik kekuatan besar tidak ada persahabatan yang abadi.

“Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ketika kepentingan berubah, sekutu pun bisa ditinggalkan tanpa penyesalan,” paparnya.

Aceng menilai jika konflik global semakin meluas, keterlibatan Indonesia dalam struktur seperti BoP justru dapat menempatkan posisi negara ini dalam situasi yang rawan.

“Indonesia bisa dipersepsikan sebagai bagian dari poros tertentu dan akhirnya terseret dalam konflik yang sebenarnya bukan kepentingannya,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa langkah paling rasional sekaligus bermartabat adalah menarik Indonesia keluar dari Board of Peace.

Aceng juga menilai Indonesia tidak membutuhkan forum yang dirancang oleh kekuatan besar untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Menurutnya, bangsa ini memiliki sejarah diplomasi yang lebih independen dan bermartabat.

Jika pemerintah tetap bertahan dalam BoP, ia menilai publik berhak mempertanyakan tujuan sebenarnya dari keterlibatan tersebut.

“Apakah ini benar-benar untuk perdamaian, atau justru membuka pintu bagi Indonesia untuk dijadikan alat dalam permainan geopolitik global?” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa sejarah akan mencatat setiap pilihan politik bangsa.

“Sejarah tidak pernah memaafkan bangsa yang secara sukarela membiarkan dirinya dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan kekuatan dunia,” pungkasnya.

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi.