Aceng Syamsul Hadie: Segera Keluar dari BoP ala Trump, Indonesia Jangan Jadi Kaki Tangan Blok Geopolitik Barat

JAKARTA – Jika benar dinamika terbaru menunjukkan satu blok solid antara Donald Trump dan Israel dalam forum yang disebut Board of Peace (BoP), maka publik Indonesia patut bertanya secara jujur: apakah ini benar forum perdamaian, atau sekadar instrumen konsolidasi kekuatan Barat di kawasan strategis?

Nama boleh “Board of Peace”, tetapi realitas geopolitik tak bisa disamarkan oleh retorika.

Ketika satu blok negara secara terbuka melakukan tekanan militer dan politik terhadap Iran, lalu dalam waktu bersamaan membangun forum “perdamaian” yang dikendalikan kekuatan yang sama, pertanyaan mendasar pun muncul: perdamaian versi siapa, dan untuk siapa?

“Segera keluar dari BoP ala Trump. Indonesia jangan jadi kaki tangan blok geopolitik Barat. Ingat, jangan sampai tercatat dalam sejarah dunia bahwa Indonesia berada di barisan kelompok perusak perdamaian yang melakukan genosida secara sistematik dan masif,” tegas Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM., Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).

Menurutnya, Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas berarti tidak tunduk pada blok mana pun. Aktif berarti memperjuangkan keadilan global, khususnya bagi Palestina.

Jika BoP dalam praktiknya justru memperkuat hegemoni Barat dan memarginalkan suara dunia Islam, maka keikutsertaan Indonesia bukan lagi strategi diplomasi, melainkan kompromi geopolitik yang berisiko.

Aceng mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap naif. Dalam teori hubungan internasional klasik, balance of power sering kali bukan alat stabilitas, melainkan mekanisme kontrol kekuatan besar terhadap kawasan strategis.

Timur Tengah merupakan pusat energi dunia. Siapa mengendalikan narasi perdamaian, dialah yang membentuk arsitektur kekuasaan regional.

“Apakah Indonesia ingin tercatat sebagai penyeimbang independen, atau sebagai pelengkap legitimasi kebijakan Barat?” ujarnya.

Ia menilai, masuk ke forum yang didominasi blok tertentu tanpa daya tawar kuat hanya akan menjadikan Indonesia simbol representasi dunia Muslim, tetapi tanpa pengaruh nyata.

Bahkan, berpotensi memunculkan persepsi negatif di mata publik dunia Islam.

Aceng menegaskan, sikap kritis ini bukan bentuk anti-Barat, melainkan soal konsistensi prinsip.

Indonesia selama puluhan tahun berada di garis moral pembela Palestina. Jika kini duduk dalam struktur yang beririsan dengan kepentingan strategis Israel dan sekutunya, maka kredibilitas tersebut dipertaruhkan.

“Presiden harus membaca momentum sejarah dengan tajam. Dunia sedang menyaksikan polarisasi yang makin terbuka. Dalam situasi seperti ini, setengah langkah adalah risiko besar.

Jika BoP tidak benar-benar netral, tidak transparan, dan tidak mencerminkan keadilan bagi Palestina serta stabilitas kawasan secara seimbang, maka pilihan paling bermartabat adalah keluar,” tegasnya.

Sebagai alternatif, Indonesia dinilai dapat memperkuat poros negara-negara non-blok, meningkatkan koordinasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam, atau membangun forum diplomasi alternatif yang lebih representatif dan setara.

“Kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal posisi politik. Dan posisi politik tidak boleh digadaikan demi duduk di meja yang tidak kita kendalikan.

Jika BoP adalah instrumen hegemoni, maka Indonesia harus berani berkata tidak. Lebih baik berdiri tegak di luar, daripada duduk di dalam tetapi menjadi pelengkap legitimasi kepentingan orang lain,” pungkasnya.

Sumber: ASH

Editor: Tim Redaksi