Tragedi Kerusuhan Aksi Demo Massal : Hanya 4 (empat) Hari Negara Rugi mencapai 195 Trilyun, Prabowo Subianto Agar Bertindak Tepat Guna dan Cepat

Majalengka, tvkito.com ,Rabu 03/09/2025, – Suasana aksi demo sampai saat ini masih belum reda, bahkan sejumlah daerah di kabupaten dan kotamadya kembali menjadi lokasi aksi massa.

Elemen mahasiswa, buruh, pengemudi ojek daring, dan masyarakat umum dijadwalkan turun ke jalan. Meski tuntutan tiap daerah beragam, benang merahnya tetap sama yaitu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan elite politik dan arah pemerintahan.

Dengan agenda demo yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat luas diminta tetap waspada.

Kenyataannya suasana demo berubah menjadi aksi brutal, yaitu pengrusakan prasarana umum dan penjarahan, diduga pemicunya karena perilaku beberapa anggota DPR yang menyakiti rakyat dan sikap Polri dalam penanganan demo secara beringas dan brutal yang mengakibatkan massa marah, contoh korban keberingasan Polri yaitu tergilasnya Affan Kurniawan (Ojol) oleh Rantis Brimob.

Berdampak juga penjarahan merajalela, antara lain korbannya para pejabat.  4 rumah anggota DPR dijarah, antara lain; Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach, kemudian menyusul rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut dijarah.

Dari beragam video yang viral, warga tampak hilir mudik mengobrak abrik rumah milik pejabat yang dijarah, mereka menguras barang-barang di dalam rumah mewah tersebut.

Yang sangat mengejutkan adalah aksi brutal pengrusakan sarana dan prasarana umum yang mengakibatkan kerugian negara 195 Trilyun hanya dalam 4 hari.

Berikut adalah estimasi kerugian material secara menyeluruh akibat kerusuhan dan aksi demonstrasi massal yang terjadi pada 28–31 Agustus 2025 (4 hari), berdasarkan data terbaru:

Oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).

Estimasi Kerugian Material (Peran Peran Pihak Resmi dan Sumber Terverifikasi)

1. Makassar – Gedung DPRD

Total kerugian sementara dari BPBD Makassar sekitar Rp 253,4 miliar, mencakup:

* 67 kendaraan roda empat (sekitar Rp 13,4 miliar),

* 15 sepeda motor (sekitar Rp 240 juta), serta kerusakan berat gedung dan perlengkapan kantor.

2. Jakarta & Sekitarnya

* Gerbang tol: 7 pintu dibakar, kerugian sekitar Rp 120 miliar.

* Halte TransJakarta: sekitar Rp 25 miliar.

* Pagar & fasilitas DPR/MPR: kerugian sekitar Rp 10 miliar.

* MRT Jakarta: kerusakan fasilitas diperkirakan mencapai Rp 2,9 miliar.

Total kasar untuk wilayah ini: sekitar Rp 155 miliar (tanpa memperhitungkan dampak sektor lain).

3. Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta

* Bandung: gedung DPRD dan wisma tamu dibakar, kerugian sekitar Rp 40 miliar.

* Surabaya: kerusakan gerbang Grahadi dan kendaraan sekitar Rp 25 miliar.

* Malang: 16 pos polisi rusak/bakar, kerugian sekitar Rp 30 miliar.

* Yogyakarta: SPKT dan Mapolda DIY dirusak/dibakar, kerugian sekitar Rp 15 miliar.

* Selain itu, gangguan layanan MRT & TransJakarta, serta kemacetan, menyebabkan kerugian tambahan sekitar Rp 100 miliar.

4. Sektor Perdagangan & Konsumsi

* Mal-mal di Jakarta (Atrium Senen, Sarinah, Senayan Park, Lippo Mall Nusantara) dan Surabaya (Tunjungan Plaza, Plaza Surabaya) berhenti operasional lebih awal, menimbulkan potensi hilangnya transaksi sekitar Rp 650 miliar.

* Lesunya aktivitas UMKM, retail, dan pasar tradisional di berbagai kota menambah kerugian sekitar Rp 300 miliar.

Total dampak sektor ini: sekitar Rp 950 miliar.

5. Estimasi Total Nasional

Menurut penghitungan cepat di Kompasiana (non-manfaat resmi), total estimasi kerugian nasional yang mencakup kerusakan infrastruktur, transportasi, perdagangan, serta hilangnya transaksi mencapai sekitar Rp 195 triliun.

(Ini mencakup kapitalisasi pasar yang tersusut dan rugi ekonomi makro lainnya).

Maka sudah saatnya Prabowo Subianto bertindak tepat guna dan cepat sesuai aspirasi rakyat dalam menghadapi suasana genting seperti ini, antara lain; Cabut Fasilitas DPR RI yang melampaui batas kewajaran, Ganti Kapolri, tuntutan buruh, tuntutan komunitas ojol, tuntutan aktivis yaitu penegakkan supremasi hukum dan reshuffle kabinet, tuntutan para purnawirawan TNI, dan lain-lain.( Tim Red ).